Sikap LaNyalla Tolak Tunda Pemilu Didukung Budayawan Madura

JAKARTA | ARTIK.ID – Sikap tegas Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang menolak penundaan Pemilu 2024, mendapat dukungan dari Budayawan Madura Tadjul Arifien R.

Menurut LaNyalla, penundaan Pemilu 2024 hanya akan menguntung pihak-pihak tertentu.

“Jelas penundaan pemilu itu bukan berasal dari masyarakat. Tetapi keinginan partai politik. Dan ini tentu tidak akan bagus buat iklim politik,” katanya, Minggu (13/3/2022).

LaNyalla menambahkan, data yang didapat dari big data pun menunjukkan hal tersebut.

“Dari aktivitas masyarakat di media sosial yang kita dapat dari big data, pembicaraan masyarakat seputar penundaan pemilu tidak mendominasi. Kelangkaan minyak goreng serta mahalnya harga-harga kebutuhan pokok lebih banyak dibahas,” katanya.

Tokoh budayawan Madura, Tadjul Arifien R, sependapat dengan LaNyalla. Dengan tegas ia menolak penundaan Pemilu 2024.

“Komentar saya sama dengan Pak LaNyalla. Pendapat saya pribadi persis klop (tolak pemilu ditunda). Dengan adanya masukan dari petinggi Parpol, selayaknya itu tak perlu terlontar. Karena akan menambah keruh suasana,” kata budayawan asal Sumenep ini.

Menurutnya, saat ini masyarakat telah dibebani dengan sejumlah persoalan. Seperti pemindahan IKN, problem minyak goreng dan naiknya sembako jelang Ramadhan sudah bikin keruh situasi.

Hal itu, tambah Tadjul jangan diperkeruh lagi dengan isu penundaan Pemilu.

Budayawan yang kini sebagai salah satu peneliti Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Sumenep ini mengingatkan sikap Presiden Jokowi. Presiden pernah menegaskan tolak jabatan Presiden 3 periode.

“Dengan berbagai pertimbangan Presiden Jokowi menolak jabatan 3 periode. Memang beliau sangat dibutuhkan. Tapi tidak dengan melawan arus atau konstitusi. Cukup kita berupaya mencari ganti yang lebih baik, atau setidaknya yang sama,” tegas peraih penghargaan sebagai tokoh kebudayaan pada ajang Sumenep Award 2017 ini.

Menurut Tadjul, LaNyalla tokoh yang bijak. Dengan menyampaikan penolakan penundaan Pemilu demi menghindari revolusi sosial.

(ara)